BALI (SinarHarapan.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp5 miliar untuk penanganan dampak bencana dan musibah di Kabupaten Buleleng hingga November 2026. Bantuan tersebut mencakup program bedah rumah, bantuan sosial bagi korban bencana, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyerahkan bantuan tersebut di Kantor Camat Kubutambahan, Buleleng, Sabtu (7/11). Dalam kesempatan itu, diserahkan bantuan bedah rumah senilai Rp75 juta kepada masing-masing penerima, yakni Wayan Rediasa, warga Banjar Dinas Tukad Ampel, dan Made Manis, warga Banjar Dinas Kuta Banding, Kecamatan Kubutambahan.
Saat mengunjungi rumah Made Manis, Giri Prasta mendapat informasi bahwa penerima bantuan tersebut telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Berdasarkan kesepakatan keluarga, rumah yang diperbaiki melalui program bedah rumah nantinya akan diperuntukkan bagi cucunya.
Pada kesempatan yang sama, Giri Prasta juga menyerahkan bantuan bedah rumah secara simbolis untuk 50 unit rumah di Kecamatan Kubutambahan dan Tejakula. Program tersebut dialokasikan anggaran Rp3,75 miliar atau Rp75 juta untuk setiap unit rumah.
Selain bedah rumah, Pemprov Bali menyalurkan bantuan sosial untuk perbaikan 24 unit rumah warga, penguatan ekonomi bagi 14 penerima, serta perbaikan tiga tempat suci atau tempat ibadah yang terdampak bencana dan musibah.
Giri Prasta mengatakan, penanganan bencana membutuhkan sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.
“Sampai bulan November ini, Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan lebih dari Rp5 miliar untuk penanganan dampak bencana di Kabupaten Buleleng,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Bali memiliki mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana atau musibah melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan darurat, termasuk penanganan bencana alam maupun kebakaran.
Pemberian bantuan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial untuk Korban Bencana/Musibah. Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat kebakaran, misalnya, dapat memperoleh bantuan perbaikan sebesar Rp50 juta. Pemerintah juga menyediakan bantuan penguatan ekonomi bagi masyarakat terdampak.
Giri Prasta meminta masyarakat yang mengalami bencana atau musibah segera melaporkan kejadian kepada aparat desa atau perbekel. Laporan selanjutnya diteruskan kepada camat dan BPBD kabupaten untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau ada yang terkena musibah, langsung lapor ke aparat desa atau perbekel, kemudian diteruskan ke camat. Pak Camat wajib melaporkan ke BPBD Kabupaten. Karena di provinsi ada regulasi, penanganannya tidak boleh lebih dari satu bulan, harus segera,” tegasnya.
Ia juga meminta sosialisasi program bantuan terus dilakukan agar masyarakat memahami prosedur dan dapat mengakses bantuan pemerintah ketika mengalami bencana.
Menurut Giri Prasta, program bedah rumah dan bantuan sosial merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memulihkan kondisi sosial dan ekonomi pascabencana.
“Pak Gubernur Bali memiliki program bedah rumah, di mana masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp75 juta. Ini membuktikan bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat,” katanya.
Penyerahan bantuan tersebut turut dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya. Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah warga penerima bantuan di Kecamatan Kubutambahan.
