BALI (SinarHarapan.id) – Inflasi Provinsi Bali secara bulanan pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,25 persen, melandai dibandingkan September 2026 yang mencapai 0,32 persen. Namun, secara tahunan, inflasi Bali justru meningkat menjadi 3,87 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2 November 2026, inflasi bulanan Bali terutama dipicu terbatasnya pasokan pangan, khususnya sejumlah komoditas hortikultura. Kondisi ini seiring terbatasnya produksi pada musim kemarau di tengah fenomena El Niño.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangannya di Denpasar, Senin (2/11), menyampaikan bahwa gangguan distribusi BBM yang terjadi sementara pada pertengahan Oktober turut memberikan tekanan terbatas terhadap kelancaran distribusi barang di sejumlah wilayah.
Selain itu, kenaikan harga daging babi dipengaruhi terbatasnya pasokan di tengah tingginya permintaan pasar.
Secara tahunan, inflasi Bali meningkat dari 3,79 persen pada September 2026 menjadi 3,87 persen pada Oktober 2026. Sementara itu, inflasi tahun kalender (year to date/ytd) naik dari 2,49 persen menjadi 2,74 persen.
Dengan perkembangan tersebut, pengendalian inflasi pada dua bulan terakhir 2026 perlu terus diperkuat agar inflasi Bali tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 persen ± 1 persen pada akhir tahun.
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mengalami inflasi bulanan pada Oktober 2026. Kabupaten Badung mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,52 persen, dengan inflasi tahunan mencapai 4,16 persen.
Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan sebesar 0,18 persen dan inflasi tahunan 3,63 persen. Kabupaten Tabanan mencatat inflasi bulanan 0,16 persen dan tahunan 4,35 persen. Sementara itu, Singaraja mengalami inflasi bulanan 0,10 persen dan inflasi tahunan 3,67 persen.
Berdasarkan komoditas, inflasi bulanan Oktober 2026 bersumber dari kenaikan harga cabai merah, cabai rawit, sawi hijau, kol putih atau kubis, buncis, daging babi, serta laptop atau notebook.
Tekanan inflasi tersebut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, yakni daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, tongkol diawetkan, serta ikan tongkol atau ikan ambu-ambu.
BI Provinsi Bali terus mendukung langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali, antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga inflasi Bali tetap berada dalam rentang sasaran 2,5 persen ± 1 persen hingga akhir tahun.
Ke depan, sejumlah risiko inflasi perlu diwaspadai. Di antaranya, berlanjutnya fenomena El Niño kuat hingga awal 2027 serta mundurnya awal musim hujan. Sebagian besar wilayah Bali diprakirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemulihan produksi dan pasokan pangan, terutama komoditas tanaman pangan seperti padi. Selain itu, tingginya harga energi global di tengah berlanjutnya ketegangan geopolitik dunia berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan tekanan harga sejumlah komoditas.
Di sisi lain, normalisasi harga sejumlah komoditas pangan setelah mengalami kenaikan pada bulan sebelumnya serta potensi pemulihan pasokan hortikultura secara bertahap diprakirakan dapat menahan tekanan inflasi pada November 2026.
Dalam memperkuat pengendalian inflasi ke depan, BI Provinsi Bali terus meningkatkan sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Provinsi Bali serta pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Upaya TPID difokuskan pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Implementasi strategi tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan, serta optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan.
Selain itu, dilakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani, penguatan koordinasi, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Melalui berbagai langkah tersebut, inflasi Bali sepanjang 2026 diprakirakan tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
