BALI (SinarHarapan.id) – Dalam rangka mendorong kinerja sektor usaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan terutama bagi UMKM melalui penyaluran Kredit Program di Bali yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pada KUR, pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga.
Kepala Kanwil DJPb Bali, Muhammad Mufti Arkan di Denpasar mengatakan, total penyaluran Kredit Program di Provinsi Bali hingga 30 November 2024 mencapai Rp10,44 triliun untuk 139.436 debitur.
“Penyaluran KUR masih didominasi KUR skema Mikro dengan nilai kredit di atas Rp10 juta s.d. Rp100 juta yang mencapai Rp6,6 triliun kepada 115.053 debitur,” ungkapnya
Berdasarkan sektor usahanya, penyaluran kredit program masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran (41,56%), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (18,12%), dan jasa kemasyarakatan, sosial, budaya, hiburan, dan perorangan lainnya 12,76%.
Di pihak lain, Bank BPD Bali tahun ini mengajukan plafon KUR lebih tinggi dari 2024, yakni sebesar Rp 1,9 triliun. Sedangkan tahun lalu, BPD Bali awalnya menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,8 triliun, tetapi memperoleh tambahan di akhir tahun sebesar Rp 70 miliar lagi. Menariknya jumlah KUR yang disalurkan BPD Bali pada 2024 mencapai 1,93 triliun. Angka itu melampaui pengajuan plafon KUR untuk 2025 mencapai Rp 1,9 triliun.
Bank BUMD ini tetap berupaya meningkatkan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal Bali. Bank BPD Bali melakukan segmentasi penerima KUR, di antaranya sektor prioritas UMKM pertanian dan peningkatan digitalisasi yang mempercepat penilaian terhadap debitur.
Kualitas KUR yang disalurkan BPD Bali cukup berkualitas dengan angka non-performing loan (NPL) di bawah 0,5 persen hingga November 2024.
