SinarHarapan.id – Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati berbagai penilaian publik terhadap kinerja pemerintahannya selama 10 tahun. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Presiden mengapresiasi setiap evaluasi dan masukan dari masyarakat, termasuk hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga.
“Presiden sangat menghormati dan mengapresiasi berbagai catatan, penilaian, dan evaluasi dari masyarakat terhadap 10 tahun pemerintahannya, termasuk survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei,” kata Ari dalam pernyataannya di Jakarta, hari ini.
Salah satu survei yang menjadi sorotan adalah dari Indikator Politik Indonesia, yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi mencapai 75%. Meski turun dari 82% pada survei Juli 2024, angka ini masih mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap Jokowi, terutama menjelang akhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2024.
Ari menambahkan bahwa Presiden sangat bersyukur atas dukungan besar yang diberikan masyarakat selama satu dekade terakhir. Jokowi juga tak segan menyampaikan permintaan maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Presiden selalu menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada masyarakat, termasuk mereka di kawasan perbatasan dan daerah pelosok yang baru dikunjungi presiden selama kepemimpinannya,” imbuh Ari.
Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa hasil survei ini memotivasi Presiden untuk memastikan transisi pemerintahan berlangsung mulus. Pemerintahan mendatang di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto diharapkan melanjutkan program-program yang belum terselesaikan.
“Semangat keberlanjutan menjadi penting bagi pemerintahan berikutnya, dan Presiden yakin kekurangan yang ada akan diperhatikan dan diprioritaskan oleh pemerintahan baru,” ujarnya.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, turut menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi mencerminkan pengakuan terhadap kerja keras pemerintah di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.
Meskipun secara keseluruhan kepuasan publik masih tinggi, survei Indikator Politik mencatat tren negatif di bidang pemberantasan korupsi. Jumlah masyarakat yang menilai penanganan korupsi buruk naik dari 34% menjadi 37,7%, sementara yang memberikan penilaian positif menurun dari 29,4% menjadi 26%.
Survei ini dilakukan pada 22-29 September 2024 dengan metode multistage random sampling terhadap 3.540 responden, dengan margin of error sebesar ±2,3% dan tingkat kepercayaan 95%.
Dengan segala catatan dan evaluasi dari publik, Istana menilai bahwa penilaian masyarakat merupakan refleksi penting untuk mempersiapkan era baru kepemimpinan nasional. (rht)
