BALI (SinarHarapan.id) – Optimisme konsumen di Bali tetap terjaga pada Agustus 2026 meski terjadi normalisasi aktivitas ekonomi setelah periode libur sekolah. Hal itu tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bali yang masih berada di zona optimis, yakni 123,1.
IKK Bali tersebut masih lebih tinggi dibandingkan IKK nasional yang tercatat 118,5. Sementara dibandingkan Juli 2026, IKK Bali mengalami penurunan dari 126,3 menjadi 123,1.
Optimisme konsumen terutama terlihat pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran lebih dari Rp8 juta, Rp6-7 juta, dan Rp3-4 juta per bulan. Berdasarkan sektor pekerjaan, IKK pekerja formal tercatat 128,3, sedangkan pekerja informal 116,8. Kondisi ini didukung membaiknya kinerja pariwisata dan tetap kuatnya aktivitas sektor jasa.
Penyesuaian IKK tersebut dipengaruhi penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). IKE turun dari 122,3 pada Juli menjadi 118,0 pada Agustus atau 3,5 persen secara bulanan.
Penurunan IKE antara lain dipengaruhi penilaian terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan enam bulan sebelumnya yang berada pada level 128,0, penghasilan saat ini 124,5, serta konsumsi barang tahan lama 101,5.
Sementara IEK turun dari 130,3 menjadi 128,2 atau 1,7 persen secara bulanan. Penurunan terutama terjadi pada komponen perkiraan penghasilan 127,0, perkiraan ketersediaan lapangan kerja 129,5, dan perkiraan kegiatan usaha 128,0.
Bank Indonesia menilai keyakinan konsumen Bali masih berada pada zona optimis. Kondisi tersebut sejalan dengan aktivitas pariwisata, perdagangan, dan jasa yang masih menjadi penggerak utama perekonomian Bali.
Aktivitas pariwisata yang memasuki periode puncak pada Juli-September 2026 turut mendorong mobilitas wisatawan serta permintaan barang dan jasa. Di sisi lain, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat 3,45 persen secara tahunan dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Achris Sarwani mengatakan BI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TP2ED, TPID, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan.
