17 June 2024

SinarHarapan.id – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Bangsa Indonesia tengah bersiap menghadapi pesta demokrasi lima tahunan yang memilih para pemimpin bangsa.

Menyongsong Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024 nanti, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkomitmen turut serta menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi yang aman dan damai.

Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si. menghimbau Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Duta Damai Sumatera Utara (Sumut) agar selalu menjaga persatuan.

“Tugas kita adalah menjaga persatuan jangan sampai ada disintegrasi,” jelasnya dalam Kegiatan Audiensi Kepala BNPT RI bersama FKPT dan Duta Damai Sumut di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (24/1/2024).

Rycko berpesan agar pilihan yang berbeda tidak menjadi alasan untuk terpecah apalagi menjadi dasar untuk menggunakan kekerasan. “Silahkan pilihan berbeda, tapi tetap jaga kedamaian hindari kekerasan,” tambahnya.

Kepala BNPT juga menjelaskan bahwa dalam menghadapi pemilu yang bisa berefek polarisasi kepada masyarakat, peran BNPT, FKPT, dan Duta Damai adalah menjaga perdamaian dan persatuan dan melawan segala bentuk yang menjurus perpecahan dan menghancurkan.

“Dalam berbangsa dan bernegara kita harus terus menebarkan perdamaian kepada anak bangsa dengan membangun toleransi dan menghormati juga memahami ideologi kebangsaan Indonesia yaitu Pancasila,” jelas mantan Kapolda Sumut ini.

Rycko mengatakan bahwa saat ini terjadi satu penomena ada sekelompok orang atau paham yang  tidak bisa menerima perbedaan, kemudian merasa paling benar, orang lain salah bahkan darahnya halal untuk dibunuh orang ini tidak bisa menerima perbedaan dan selalu menyalahkan.

Padahal menurut Kepala BNPT, Indonesia merupakan negeri kebangsaan yang dibangun berdasarkan perbedaan, sehingga seluruh anak bangsa bisa duduk bersama dalam damai. Semua itu dibangun berdasarkan perbedaan yang kemudian menyatukan ditengah perbedaan.

“Persatuan dan kesatuan adalah konsep untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi semua,” ungkap Rycko.

Saat ini, lanjut Kepala BNPT, fenomena ajaran intoleransi dan radikalisme ini disampaikan begitu menyakinlan dengan dalil keagamaan dengan jubah keagamaan sebagai justifikasi pembenarnya sehingga nampak menyakinkan inilah yang disebut sebagai radikalisme yang merasa paling benar dan orang lain salah, padahal tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan semua agama mengajarkan perdamaian dan memanusiakan manusia.

Selanjutnya Kepala BNPT menyampaikan bahwa tahun 2023 patut disyukuri tidak ada  kejadian teror, hal tersebut dikarenakan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Namun pada saat ini terjadi proses radikalisasi yang mengajarkan perbedaan, yang dimulai disebarkan melalui online dan kemudian menyentuh generasi muda. Inilah yang patut untuk diwaspadai.

“Kalau kita tidak menjaga anak-anak terhadap intoleransi maka akan terkadi kehancuran dan selesai peradaban,” tegas Rycko. Ketua FKPT Sumut Drs. Ishaq Ibrahim, M.A., mengungkapkan sejatinya telah melakukan berbagai langkah nyata untuk menciptakan pemilu yang damai di Sumatera Utara.

“Kita sudah melakukan upaya untuk menciptakan pemilu damai. FKPT selalu memberi pencerahan kepada masyarakat melalui khutbah Jumat, melalui pengajian, remaja masjid hingga karang taruna. Kita berupaya sedini mungkin membendung munculnya ideologi kekerasan,” jelasnya.

Berbeda dengan FKPT, Duta Damai memulai langkah pemilu damai dari media sosial. “Kami berkampanya di media sosial dengan tagline “beda pilihan bukan menjadi halangan” , tetap kami berusaha bagaimana menciptakan Pemilu damai,” ucap Koordinator Duta Damai Sumut Dewi Sartika.

Hadir mendampingi Kepala BNPT pada kegiatan itu Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Roedy WIdodo, Deputi 2 Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhaendra, Direktur Pencegahan BNPT Prof. Dr. Irfan Idris, Plt Kasubdit Kontra Propaganda Letkol Hendro Wicaksono.  (non)