SinarHarapan.id – Diungkapkan Tokoh Senior Sawit, Maruli Gultom, ada beberapa alasan kenapa harus memilih Paslon 03 Ganjar-Mahfud, pertama, diyakini yang mampu memikul beban penyelesaian masalah sektor sawit hanya nomor 3 Paslon Ganjar-Mahfud. “Jadi saya memetik hikmahnya, sawit itu untuk Republik ini ibarat ayam bertelur emas, namun sayangnya Industri sawit ini terus menerus dipersulit,” katanya saat Preskon Petani Sawit Rakyat Dukung Ganjar-Mahfud, yang diadakan InfoSAWIT dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Kamis (1/2/224) di Jakarta.
Lebih lanjut tutur Maruli, industri sawit tidak diganggu saja pastinya akan bisa berkembang dengan sendirinya. “Biasanya kami di perusahaan sawit melakukan short analyzing, kebijakan pemerintah Indonesia itu semestinya masuk ke segi opportunity, namun faktanya government regulation justru menjadi ancaman,” kata Maruli.
Padahal dari sektor kelapa sawit, pemerintah telah memperoleh keuntungan berupa pajak. Dan saat ini bahkan sektor sawit telah menerapkan kebijakan moratorium sawit dan tidak ada ijin bari dibuat untuk sektor sawit.
Lantas kedua, kata Maruli, komposisi lahan di Indonesia sebanyak 41 persen adalah dikelola oleh petani sawit kecil. Sebab itu dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) 40 persen itu sejatinya berasal dari petani. Kalau memang mau digunakan untuk sektor sawit maka harusnya 40 persen disalurkan ke petani, jangan didominasi ke pengusaha sawit besar, sekarang berapa besar petani sawit menerima dana dari BPDPKS itu, jangan dana itu dirampok buat yang lebih kaya, ini jadi kacau,” katanya.
Ketiga, kata Maruli, petani sawit kecil kecil itu untuk bisa segera memenuhi legalitas lahannya, sehingga semua bisa tertib, apa yang sudah ada sekarang harus dijaga, bila memang di lokasi sawit
masuk status kawasan hutan, statusnya bisa di ubah, supaya lahan tersebut menjadi sah.
Sementara diungkapkan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana, sektor sawit di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian negara, menjadi andalan ekspor CPO dan turunannya. Saat ini, 40 persen dari komposisi industri ini dipegang oleh petani, sedangkan sisanya dikuasai oleh perkebunan sawit besar dan perkebunan sawit milik negara. Meskipun potensinya besar, produksi sawit Indonesia cenderung menurun, dan produktivitas lahan petani masih rendah. Beberapa kendala, seperti kebijakan minyak goreng sawit yang masih menjadi masalah, turut memperumit situasi.
Kata Danang, masalah produktivitas dan keberlanjutan industri sawit Indonesia menjadi isu yang terus menerus muncul. Penyelesaian yang menyeluruh belum pernah diimplementasikan, dan hakhak petani dan perkebunan besar seringkali belum terpenuhi. Persoalan terkait kawasan hutan dan legalitas juga kerap muncul, menciptakan ketegangan dengan pemerintah.
Solusi untuk mengatasi permasalahan ini dapat melibatkan kementerian terkait untuk bekerja sama mencari titik temu. Perlu adanya upaya menyeluruh yang tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga stakeholder industri sawit, termasuk petani, perkebunan besar, dan lembaga terkait.
Penerapan tax amnesty bisa menjadi salah satu langkah yang efektif, asalkan ada kemauan politik untuk melaksanakannya. Pemerintahan yang terbuka terhadap tax amnesty dapat memberikan
insentif kepada pelaku industri sawit, baik petani maupun perkebunan besar, untuk melakukan reformasi kebijakan.
“Pentingnya melibatkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menentukan reformasi kebijakan dalam industri sawit tidak bisa diabaikan. Pemimpin seperti Ganjar-Mahfud dapat
memainkan peran kunci dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya memperbaiki kredibilitas Indonesia dalam industri ini, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani,” katanya.
Lebih lanjut kata Danang, kedepan pihaknya juga akan memperkuat keberadaan lembaga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) dengan meningkatkan kredibilitas yang lebih
tinggi, termasuk mampu mengelola sistem manajemen, terutama di sektor hulu dan menengah, dengan sinergi bersama kementerian terkait.
“Ganjar Mahfud menawarkan visi yang jelas dan kecerdasan dalam memimpin reformasi tata kelola industri sawit. Dengan dukungan pengusaha dan pemerintah, serta perhatian terhadap penegakan hukum, Indonesia dapat memperbaiki situasi industri sawitnya. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan peran dominannya dalam industri sawit global dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri di seluruh rantai produksi,” ungkap Danang.
Selanjutnya sebagai anggota komunitas sawit yang peduli dengan masa depan industri, Mansuetus Darto yang juga sebagai Koordinator Petani Sawit untuk Ganjar-Mahfud, dengan tulus mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor 3, Ganjar-Mahfud. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan politis dan visi mereka yang dinilai mampu membawa perubahan positif pada sektor sawit Indonesia.
Pertama-tama, dari segi politis, pentingnya keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan tidak dapat diabaikan. Ganjar-Mahfud dianggap memiliki ruang publik yang terbuka dan kapasitas
pengambil kebijakan yang relatif pintar. Tradisi blusukan yang telah menjadi budaya Ganjar Pranowo menjadi nilai tambah, memastikan bahwa pemimpin dapat tetap terhubung dengan masyarakat di tengah kemajuan teknologi dan modernisasi.
Dalam konteks bisnis, lebih dari 80 persen perwakilan rakyat di DPR dan MPR mewakili golongan pebisnis atau pengusaha. “Oleh karena itu, kepemimpinan yang memahami masyarakat bawah,
seperti yang dimiliki Ganjar-Mahfud, dianggap penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok besar tetapi juga masyarakat kecil, terutama para petani,” ungkap Darto.
Lantas Kedua, referensi dari kepemimpinan Ganjar menunjukkan visi untuk membangun Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Langkah ini, yang sudah dirintis di Jawa Tengah, dianggap sebagai
dukungan nyata terhadap usaha masyarakat di sektor sawit. Dengan memfokuskan pada hulu dan hilir industri, Ganjar-Mahfud diharapkan dapat menggerakkan inovasi dan memperkuat ikon
industrialisasi di tingkat masyarakat.
Dalam konteks hilirisasi, kata Darto, Ganjar-Mahfud diharapkan dapat membawa terobosan baru yang menguntungkan seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok besar. “Dalam perspektif
kebijakan Uni Eropa terkait masalah lingkungan, diperlukan dasar nasional yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan orang kaya dan miskin,” kata Darto.
Ketiga, Ganjar telah membicarakan gagasan terkait petani. Menurutnya, data petani yang akurat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah. Ganjar-Mahfud dianggap sebagai kekuatan yang
mampu menyusun kebijakan yang berbasis pada data nyata, tidak hanya retorika politik semata.
“Dukungan terhadap Ganjar-Mahfud bukan hanya soal pilihan politik, tetapi juga keyakinan bahwa mereka memiliki potensi untuk membawa perubahan positif dalam industri sawit Indonesia. Melalui kepemimpinan yang inklusif dan visi yang berkelanjutan, diharapkan komunitas sawit dapat melihat perkembangan positif dan peningkatan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan dalam industri ini,” tandas Darto.
