SinarHarapan.id-Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian PUPR mendorong pembangunan infrastruktur hijau yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, dimana infrastruktur hijau bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tahan bencana.
Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan, Hutan dan Perubahan Iklim Bangladesh Saber Hossain Chowdhury di sela-sela kunjungan kerjanya menghadiri The 3rd Dushanbe Water Action Decade Conference di Dushanbe, Republik Tajikistan, Selasa (11/6/2024).
“Untuk mendukung terwujudnya infrastruktur hijau, Kementerian PUPR telah menerapkan standar untuk Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2023. Saat ini kami tengah menerapkan standar ini di gedung-gedung yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Menteri PUPR dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Kamis (13/6/2024).
Selain itu, inisiatif infrastruktur hijau juga dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan memperbaiki infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengelolaan limbah padat. Dalam pengelolaan air, Kementerian PUPR mendorong solusi berbasis alam untuk memulihkan dan memelihara siklus hidrologi global guna melindungi dan memulihkan ekosistem alami.
“Saat ini kami sedang dalam proses mewujudkan IKN sebagai kota hutan cerdas, kota berketahanan dan mencapai emisi net zero,” ujar Menteri PUPR.
Salah satu langkah yang diambil dalam mencapai emisi net zero dengan menerapkan transisi sumber energi terbarukan, salah satunya pembangunan bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Indonesia telah membangun 248 bendungan di mana 61 bendungan dibangun pada periode 2015-2024, di mana 43-nya memiliki potensi PLTA 255,15 Megawatt (MW). Sementara di antara 248 bendungan, terdapat 246 bendungan memiliki potensi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung hingga 13,575 MW.
Menteri PUPR berharap melalui pertemuan ini dapat meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Bangladesh yang sudah terjalin selama 50 tahun. Selain itu, Basuki juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas partisipasi Bangladesh dalam World Water Forum ke-10 yang telah diselenggarakan di Bali 18-25 Mei 2024.
“Kami rasa banyak kesamaan yang dilakukan di Indonesia dan Bangladesh, sehingga peluang kerja sama sangat memungkinkan untuk terwujud. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama untuk memperkuat hubungan bilateral kita,” sebut Menteri Basuki.
Sejalan dengan pernyataan Menteri PUPR Basuki, Menteri Lingkungan, Hutan dan Perubahan Iklim Bangladesh Chowdhury berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia terutama pada pengelolaan sektor hutan, peringatan dini banjir, bencana alam dan material ramah lingkungan.
“Di samping itu kami juga berharap ada Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pengelolaan mangrove. Kami memiliki hutan Sundarbans yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Melalui kerja sama ini kami harap bisa meningkatkan penanaman mangrove,” ujar Menteri Chowdhury.
Turut hadir mendampingi Menteri PUPR, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Republik Kazakhstan dan Republik Tajikistan Fadjroel Rachman, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Bob Arthur Lombogia, Direktur Bendungan dan Danau Adenan Rasyid, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Dewi Chomistriana dan Direktur Operasi I PT Adhi Karya Alloysius Suko Widigdo.(isn/infopublik)
