BALI (SinarHarapan.id) – Dikeluarkannya Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 tentang Ketenagakeraan dinilai akan memengaruhi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Ada sejumlah perubahan yang memerlukan respons strategis dari profesional SDM untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing perusahaan.
Untuk merespons permasalahan yang mungkin ditimbulkan, Chairperson Human Resources Association Bali (HRA) Bali Vira Risnayani, S.Psi., mengatakan, pihaknya menggelar seminar akhir tahun dengan tema “Paradigma Baru Ketenagakerjaan: Langkah Menuju Indonesia Emas 2045”.
“Ini merupakan kegiatan rutin akhir tahun sebagai sarana memberi inspirasi dan wacana kepada para pelaku SDM pariwisata di Bali. Tema acara kami hari ini berfokus kepada menyikapi Putusan MK mengenai UU ketenagakerjaan yang baru saja disahkan di Indonesia. Harapan kami adalah kami dapat memahami dengan pasti apa yang harus kami lakukan danapa yang harus kami tegaskan untuk bisa menyambut bisnis sustainability di tahun 2025,” ungkap Vira Risnayani di Kuta, Jumat (20/12).
Selain itu, isu kesehatan mental karyawan semakin relevan. Pemanfaatan BPJS Kesehatan sebagai bagian dari strategi mendukung mental wellness di perusahaan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.
Acara ini menghadirkan praktisi SDM, pakar hukum, dan regulator untuk mengeksplorasi solusi dan strategi adaptasi terhadap perubahan kebijakan ketenagakerjaan. Kegiatan yang dihadiri lebih dari 200 orang praktisi Human Resources Hospitality Industry dari seluruh Bali ini didukung penuh oleh para partner utama, APINDO Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Organium Organic Food Market Indonesia.
Dalam kegiatan itu, praktisi hukum Wayan Gede Yudiana, SH mengungkapkan, dalam pembahasan mengenai dampak putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 terhadap keberlanjutan manajemen SDM di Bali khususnya dan Indonesia umumnya, UU menyangkut ketenagakerjaan ini diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan kepastian hukum.
Kepastian ini untuk menghindari multi tafsir dalam penerapannya sehingga sangat rentan untuk dilakukan uji matariil di Mahkamah Konstitusi yang berakibat seringnya ada perubahan aturan aturan yang menyangkut ketenagakerjaan yang dapat memicu ketidakharmonisan hubungan industrial di tingkat perusahaan.
Pengamat ekonomi dan mantan Kepala KPw BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, SE, MBA menegaskan, dalam menghadapi tantangan bisnis pada 2025, HR sebagai mitra bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam menganalisis proses bisnis dan memberikan wawasan berbasis data untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Fokus HR bukan hanya pada fungsi administratif, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memahami dinamika bisnis, memetakan risiko, dan merancang solusi strategis yang selaras dengan tujuan perusahaan.
“Dalam konteks ini, kemampuan HR untuk menganalisis proses bisnis secara mendalam menjadi sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa keputusan operasional dan kebijakan SDM memberikan dampak positif pada efisiensi dan keberlanjutan,” ungkap Trisno.
Ia juga menyinggung tentang teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) yang dapat menjadi alat pendukung efektif. “Namun inti dari peran HR tetap berada pada kemampuan manusia untuk melakukan analisis kritis dan menyusun strategi yang relevan dengan perubahan regulasi dan tuntutan pasar,” tegasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan M. Aditya Warman mengungkapkan, di era baru ini, BPJS Ketenagakerjaan harus beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis, termasuk munculnya pekerja di sektor informal dan ekonomi gig.
“BPJS Ketenagakerjaan diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan sosial yang lebih luas, tetapi juga menciptakan inovasi dalam sistem jaminan sosial yang responsif terhadap kebutuhan pekerja di masa depan. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan dapat memainkan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” papar Aditya Warman.
Ia berharap event HRA Bali kali ini dapat menjadi wadah yang mendorong diskusi konstruktif mengenai masa depan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Event ini juga diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret yang relevan dengan perubahan cepat dalam dunia kerja, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga jaminan sosial, dan sektor swasta.
“Melalui HRA Bali, diharapkan akan lahir inovasi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih optimal dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal, dalam menghadapi tantangan di era baru,” hara Aditya Warman.
Di pihak lain, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Iftida Yasar, SH, M.Psi berharap engagement antara BPJS Kesehatan dengan dunia usaha dapat berkelanjutan dalam hal ini diwakili oleh HRA. Ia menilai, BPJS Kesehatan sangat penting memiliki partners yang kuat dengan dukungan HR karena dapat membantu mengedukasi pekerja dimasing-masing perusahaan dalam promotif dan preventif.
Harapan sebagai unsur dari apindo adalah BPJS Kesehatan berada di tengah-tengah antara peserta JKN dalam hal ini peserta segmen badan usaha dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan, sehingga prosedur, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus clear dalam mengoptimalkan layanan kepesertaan program JKN.
“Selain itu, menjadi concern BPJS Kesehatan agar semua perusahaan dapat mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS mengingat sangat bermanfaat dijamin oleh jaminan sosial kesehatan,” ujar Iftida Yasar.
Dengan gotong royong semua tertolong. mengajak peserta dalam sesi workshop interaktif untuk mengkurasi rencana masa depan peran HR dalam kematangan praktek manajemen sumber daya manusia di era praktek digital dan AI yang terus terakselerasi dengan pesat.
Dalam semangat menjalankan visi Human Resources Association Bali untuk tetap menjadi wadah berbagi dan inspirasi, maka hari ini, Jumat 20 Desember 2024 HRA Bali menandatangi Nota Kesepahaman dengan Institut Pariwisata Trisakti tentang Bidang Pendidikan, Penelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) yang diwakili oleh Chairperson HRA Bali, Vira Risnayani, S.Psi dan Rektor Institut Pariwisata Trisakti, Fetty Asmaniati, SE,.MM Ketua Human Resources Association (HRA) Bali.
Vira Risnayani, S.Psi menambahkan, kekuatan Collective Hospitality Wisdom, sebuah kemampuan mengintegrasikan kesadaran kognitif dengan kemampuan empati dalam aksi penuh rasa yang ditampilkan para praktisi Manajemen SDM Di Bali adalah modal utama tak terhingga yang terus dikembangkan sebagai kekuatan untuk peningkatan kualitas SDM secara merata melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi inovasi dan kreativitas, dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan sasaran utama Indonesia Emas untuk meningkatnya Daya Saing Manusia Indonesia yang diukur dengan Human Capital Index atau Skor Indeks Modal Manusia DARI 0.56 di 2025 menjadi 0,73 pada 2045.
Human Resources Association Bali (HRA Bali) terbentuk sejak 2012 adalah platform terbuka nasional yang bersifat nirlaba. HRA Bali bertujuan untuk merangkul semua pemangku kepentingan terkait dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Bali (Hotel, restoran, destinasi wisata, Lembaga Pendidikan, agen perjalanan wisata, sampai Lembaga nirlaba) dengan fokus kegiatan pada edukasi, asistensi dan pengembangan kualitas profesional manusia SDM di Pulau Bali khususnya dan terbuka untuk seluruh wilayah Indonesia.
