BALI (SinarHarapan.id) – Inflasi Provinsi Bali pada September 2026 melandai menjadi 0,32 persen secara bulanan (month to month/mtm), dari 0,61 persen pada Agustus 2026. Namun, secara tahunan inflasi Bali justru meningkat menjadi 3,79 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
Berdasarkan siaran pers Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, inflasi bulanan tersebut dipengaruhi kenaikan sejumlah komoditas. Di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, air kemasan, biaya akademik/perguruan tinggi, jeruk, bahan bakar rumah tangga, dan beras.
Kenaikan harga ayam ras antara lain dipengaruhi meningkatnya biaya produksi, khususnya harga pakan. Sementara itu, harga cabai dan beras terdampak kemarau berkepanjangan yang diiringi fenomena El Nino serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Secara spasial, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mencatat inflasi pada September. Kabupaten Badung mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,55 persen, disusul Tabanan 0,46 persen, Denpasar 0,21 persen, dan Singaraja 0,19 persen.
Secara tahunan, inflasi tertinggi tercatat di Tabanan sebesar 4,54 persen, kemudian Badung 3,95 persen, Singaraja 3,87 persen, dan Denpasar 3,42 persen.
Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi. Komoditas tersebut antara lain angkutan udara, canang sari, cabai merah, bawang putih, sawi hijau, ketimun, emas perhiasan, bawang merah, terong, dan kangkung.
BI Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali terus memperkuat pemantauan harga dan mengintensifkan operasi pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga inflasi Bali tetap berada dalam sasaran 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Ke depan, BI mencermati sejumlah risiko yang berpotensi memengaruhi inflasi, terutama berlanjutnya fenomena El Nino dan mundurnya awal musim hujan yang dapat mengganggu produksi pangan, khususnya komoditas hortikultura.
Gangguan distribusi pangan antardaerah, termasuk melalui jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, serta masih tingginya biaya angkutan barang global juga menjadi perhatian.
Sementara itu, meredanya aktivitas kunjungan wisatawan setelah periode puncak liburan diprakirakan dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan sinergi pemerintah daerah dan BI dengan fokus pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. Upaya tersebut antara lain melalui intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah, serta dukungan sarana dan prasarana bagi kelompok tani.
