BALI (SinarHarapan.id) – Pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,78 persen pada triwulan II-2026 menjadi momentum untuk memperkuat transformasi ekonomi daerah. Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan mendorong sinergi lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi Bali semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum Dialog Strategis Balinomics 2026 yang digelar Bank Indonesia di Padma Resort Legian Bali, 9 September 2026. Forum mengusung tema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, asosiasi industri, pelaku UMKM, hingga Majelis Desa Adat untuk membahas strategi konkret memperkuat perekonomian Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengatakan ekonomi Bali pada triwulan II-2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Sementara itu, inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat 3,45 persen (yoy). Menurutnya, pengendalian inflasi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.
Ke depan, BI memperkirakan ekonomi Bali masih tumbuh kuat pada kisaran 5,4–5,9 persen. Namun, terdapat dua tantangan fundamental yang perlu mendapat perhatian bersama.
Pertama, struktur ekonomi Bali masih terkonsentrasi pada sektor tersier, terutama pariwisata, sehingga relatif rentan terhadap gejolak eksternal. Kedua, investasi dan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan atau Sarbagia.
“Dua tantangan ini membutuhkan sinergi dan langkah konkret seluruh pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi Bali dapat lebih merata dan berkelanjutan,” ujar Achris.
Perkuat Keterhubungan Enam Sektor
Mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, M.S., menegaskan arah pembangunan Bali sebagaimana tertuang dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun melalui Perda Nomor 4 Tahun 2023 dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Menurutnya, transformasi ekonomi pascapandemi membutuhkan keterhubungan enam sektor unggulan, yakni pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata.
“Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor,” tegasnya.
Forum Balinomics juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II-2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, BI menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan kepada kelompok subak dan nelayan lokal.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari advisory Bank Indonesia kepada pemerintah daerah sekaligus upaya memperkuat sektor pertanian dan perikanan Bali.
Delapan Quick Wins untuk Bali
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, menyoroti sejumlah tantangan ekonomi global, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi menekan harga minyak dan avtur serta berdampak terhadap mobilitas penerbangan internasional.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II-2026 banyak ditopang konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi. Di sisi lain, sektor transportasi dan pergudangan sempat mengalami kontraksi.
Untuk mengatasi hambatan belanja dan investasi, Josua menawarkan delapan langkah cepat atau quick wins. Di antaranya mempercepat belanja modal APBD dan DAK fisik, mengoptimalkan SILPA, memperluas mitigasi El Niño di sektor pertanian, memperkuat operasi pasar dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta membuka rute penerbangan alternatif.
Langkah lainnya adalah meningkatkan penyaluran KUR ke sektor primer dengan target minimal 30 persen, menyiapkan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, meningkatkan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), serta memperkuat peran LPD dan Desa Adat dalam distribusi MBG, KDMP, dan KUR.
Josua juga mengingatkan pentingnya menekan economic leakage atau kebocoran nilai tambah ekonomi yang keluar dari Bali.
Sementara itu, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Aradhita Priyanti, memaparkan kesiapan PT SMI mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pinjaman publik, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek.
Pembiayaan PT SMI, kata dia, menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dan asesmen kelayakan untuk memastikan proyek yang dibiayai berkelanjutan serta memperhatikan aspek lingkungan.
Pariwisata Harus Berpihak pada Bali
Tokoh pariwisata Bali, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah paradigma pembangunan pariwisata menjadi “pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata”.
Menurutnya, pengembangan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity), termasuk persoalan sampah yang membutuhkan penanganan terpadu seperti Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Ia juga mendorong penguatan rantai pasok lokal sehingga kebutuhan hotel dan restoran semakin banyak menyerap hasil pertanian serta produk UMKM Bali.
Transformasi informasi, lanjut Cok Ace, juga perlu berjalan melalui tiga pilar, yakni pemerintah dengan kebijakan yang terkoordinasi dan tata ruang berakar budaya, pelaku usaha yang berorientasi pada nilai (value) bukan sekadar volume, serta masyarakat dan desa adat sebagai subjek aktif pembangunan.
Melalui Forum Balinomics 2026, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemangku kepentingan kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor.
Harmonisasi kebijakan dan konsistensi implementasi di lapangan dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi menuju ekonomi Bali yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
