SinarHarapan.id-Ketua Umum PPIK, Dr. Yunus Triyonggo, menegaskan masa depan Indonesia Emas 2045 tidak akan datang sendiri. Masa depan itu justru sangat ditentukan oleh kualitas kompetensi dan karakter manusia Indonesia. Ia menekankan perlunya peningkatan SDM.
“Indonesia Emas 2045 butuh kerja keras dan peningkatan kualitas SDM. Ia juga butuh gerakan kolektif bangsa,” tandas Yunus dalam peluncuran program Gathering B-300 di Jakarta, Sabtu (29/11). GNIK menggagas acara ini untuk memperkuat ekosistem kompetensi.
Menteri Tenaga Kerja Prof Yassierli hadir secara daring dan dukung upaya GNIK tersebut. Kehadirannya tandai pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, industri, akademisi, dan para profesional HR harus bersinergi percepat pengembangan SDM.
Yunus memaparkan Indonesia sedang menikmati momentum bonus demografi. Namun, berbagai data ketenagakerjaan menunjukkan peluang itu bisa berubah menjadi bencana. Penyebabnya, kesiapan kompetensi yang masih menjadi tantangan serius.
GNIK menilai para praktisi Human Resources memegang peran strategis sebagai garda terdepan. Mereka harus merancang pelatihan, menetapkan standar kompetensi, dan membangun budaya kerja yang adaptif menghadapi transformasi digital serta ekonomi global.
Sebagai organisasi kolaboratif, PPIK/GNIK menciptakan konektivitas antara pemerintah, industri, dan akademisi. Mereka rancang program peningkatan kapabilitas dan pemetaan kebutuhan kompetensi nasional. Tujuannya, pastikan generasi muda siap kerja dan berkontribusi.
Dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli mengajak PPIK menjadi penggerak transformasi produktivitas nasional. Ia menyebut peningkatan produktivitas harus lakukan secara menyeluruh melalui intervensi pada empat aspek utama: Process, Product, Policy, dan People.
Sementara itu, Yunus tegaskan kembali peran GNIK dalam mempersiapkan Indonesia kompeten menghadapi puncak bonus demografi 2030-2035. Pada periode itu, 64-70 persen penduduk akan berada di usia produktif yang butuh kompetensi mumpuni.
GNIK sendiri menargetkan 1 juta praktisi HR tersertifikasi pada 2030. Mereka lakukan ini lewat kolaborasi dengan asosiasi HR, kementerian, dan pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya ‘bencana demografi’ seperti pengangguran.
Hingga saat ini, GNIK telah tandatangani MoU dengan 246 perguruan tinggi swasta. Mereka juga dukung program magang nasional Kemenaker yang telah serap 80 ribu peserta. GNIK terus dorong perusahaan anggota terima peserta magang dan beri pelatihan kompetensi.
