SinarHarapan.id – Menjelang penghujung satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perekonomian nasional terus menunjukkan sinyal positif di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global, seperti dampak pandemi COVID-19, ketegangan konflik di Timur Tengah, dan pelambatan ekonomi global,
Sejumlah indikator makroekonomi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan berkat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Tingkat kemiskinan ekstrem, yang pada tahun 2014 mencapai 6,18%, kini berhasil ditekan menjadi hanya 0,83% pada tahun 2024. Selain itu, jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat dari 118,2 juta pada Februari 2014 menjadi 142,18 juta pada Februari 2024. Cadangan devisa pun melonjak dari Rp100 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp150 miliar di tahun 2024.
Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu (30/09), Menko Airlangga menjelaskan, “Dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama COVID-19, respons pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah cepat dan fleksibel. Contohnya, di awal pandemi, kami segera mempersiapkan Perpu Nomor 1 atau Undang-Undang Nomor 2, yang membuka defisit anggaran dan menyesuaikan kebijakan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional.”
Menko Airlangga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong perekonomian nasional hingga akhir tahun 2024. Salah satu strategi yang diterapkan adalah memberikan insentif bagi masyarakat kelas menengah, seperti insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dan kendaraan berbasis listrik. Hal ini penting, mengingat sektor properti dan otomotif merupakan dua sektor utama yang banyak dikonsumsi oleh kelas menengah.
Lebih lanjut, berbagai kebijakan lain juga diperkenalkan untuk mendukung masyarakat kelas menengah, termasuk subsidi energi, subsidi listrik, dan jaminan kesehatan melalui kepesertaan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah juga memberikan insentif pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan mendorong pengembangan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
Melihat ke depan, Menko Airlangga menjelaskan bahwa sejumlah program strategis akan dilaksanakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang menuju tahun 2045. Ini termasuk transisi energi yang mencakup pengembangan energi terbarukan, seperti hydropower, geothermal, dan solar panel. Digitalisasi juga dianggap sebagai pengungkit utama ekonomi, dengan proyeksi kontribusi ekonomi digital mencapai USD 300 miliar pada tahun 2030.
“Infrastruktur yang telah dibangun masih perlu dilanjutkan. Saat ini kita baru membangun ‘backbone’-nya, sementara ‘fishbone’-nya yang akan mendukung pertumbuhan belum terhubung. Oleh karena itu, dalam APBN mendatang, kami akan menyiapkan Inpres untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan produktivitas yang meningkat, pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih optimal,” pungkas Menko Airlangga.
